"Jika mahasiswa mau mengkoordinir sendiri, dipersilahkan. Mohon dikomunikasikan dengan baik kepada Pusbang KKN,” tutur Totok.
Pembayaran pelaksanaan KKN belum diputuskan. Pasalnya, mahasiswa belum menyetujui adanya biaya pelaksanaan KKN tersebut. BEM KM sebagai perwakilan mahasiswa menyuarakan, menolak KKN berbayar. Baca selengkapnya Mahasiswa Pertanyakan Ketunggalan UKT.
Lini Kampus - Apabila nantinya Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang tetap memutuskan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbayar, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unnes akan mengambil sikap untuk melakukan aksi sebagai jalan melakukan audiensi kembali. BEM KM menargetkan hingga 16 Mei 2017, LP2M segera memutuskan KKN berbayar atau tidak.
Totok Sumaryanto Ketua LP2M Unnes menyatakan, LP2M tidak memaksa mahasiswa untuk membayar KKN. “LP2M hanya menyediakan dan membantu mengkoordinir saja. Jika mahasiswa mau mengkoordinir sendiri, dipersilahkan. Mohon dikomunikasikan dengan baik kepada Pusbang KKN,” tuturnya (12/5). Terkait seragam mahasiswa ketika KKN, LP2M mewajibkan mahasiswa memakai atribut jaket dan topi KKN sebagai identitas.
Martono Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan berpendapat, biaya yang ditanggung mahasiswa hanya masalah mau atau tidaknya mahasiswa dikoordinir LP2M sebagai lembaga teknis pelaksanaan KKN. “Jika mahasiswa tidak menghendaki untuk dikoordinir LP2M tidak masalah,” ungkapnya (9/5). Namun, dengan catatan, mahasiswa harus tetap memenuhi syarat dalam melaksanakan KKN, yaitu :
1. Mengenakan identitas yang menunjukan bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa KKN.
2. Memiliki buku panduan dan buku individual.
3. Datang ke lokasi KKN dengan serempak.
4. Membayar lurah sama seperti mahasiswa KKN dari Universitas lain.
Dengan diunggahnya jadwal pelaksanaan KKN di portal kkn.unnes.ac.id, Totok menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan KKN dan tanggal-tanggal tersebut sudah pasti. Terkait LP2M akan tetap mengkoordinir dana pribadi mahasiswa KKN atau tidak, Totok menanggapi, hal tersebut akan disampaikan saat pembekalan dan mahasiswa akan ditawari mau mengurus sendiri atau diserahkan ke LP2M.
Jika KKN tidak berbayar dan mahasiswa tidak mau membayar dengan tetap mendapat fasilitas, Totok mempertanyakan, darimana uangnya. “LP2M hanya diberi anggaran sebesar 2 Miliar dan itu dibagi untuk 6500 mahasiswa. Hitung sendiri berapa biaya per mahasiswa,” tegasnya.
Totok menjelaskan, jika mahasiswa tetap tidak mau membayar, mahasiswa diwajibkan mencari keperluan pribadinya sendiri seperti jaket, topi, buku panduan, dan buku individu. Sedangkan, untuk asuransi sebesar Rp 10.000,00 mahasiswa tidak diwajibkan. “Kami terbuka dan transparan, kalau tetap tidak mau bayar tidak apa-apa,” tambahnya.
Terkait rencana BEM KM yang akan melakukan aksi agar birokrat Unnes melaksanakan audiensi lanjutan yang gagal dilaksanakan (3/5), LP2M menyanggupi. “Kalau belum puas, silakan ketemu saya saja. Biar diskusi dengan saya. Nanti saya sampaikan dengan data dan fakta bukan dengan opini. Saya siap berdialog,” ujar Totok (12/5). [Tim HL]
1. Mengenakan identitas yang menunjukan bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa KKN.
2. Memiliki buku panduan dan buku individual.
3. Datang ke lokasi KKN dengan serempak.
4. Membayar lurah sama seperti mahasiswa KKN dari Universitas lain.
Dengan diunggahnya jadwal pelaksanaan KKN di portal kkn.unnes.ac.id, Totok menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan KKN dan tanggal-tanggal tersebut sudah pasti. Terkait LP2M akan tetap mengkoordinir dana pribadi mahasiswa KKN atau tidak, Totok menanggapi, hal tersebut akan disampaikan saat pembekalan dan mahasiswa akan ditawari mau mengurus sendiri atau diserahkan ke LP2M.
Jika KKN tidak berbayar dan mahasiswa tidak mau membayar dengan tetap mendapat fasilitas, Totok mempertanyakan, darimana uangnya. “LP2M hanya diberi anggaran sebesar 2 Miliar dan itu dibagi untuk 6500 mahasiswa. Hitung sendiri berapa biaya per mahasiswa,” tegasnya.
Totok menjelaskan, jika mahasiswa tetap tidak mau membayar, mahasiswa diwajibkan mencari keperluan pribadinya sendiri seperti jaket, topi, buku panduan, dan buku individu. Sedangkan, untuk asuransi sebesar Rp 10.000,00 mahasiswa tidak diwajibkan. “Kami terbuka dan transparan, kalau tetap tidak mau bayar tidak apa-apa,” tambahnya.
Terkait rencana BEM KM yang akan melakukan aksi agar birokrat Unnes melaksanakan audiensi lanjutan yang gagal dilaksanakan (3/5), LP2M menyanggupi. “Kalau belum puas, silakan ketemu saya saja. Biar diskusi dengan saya. Nanti saya sampaikan dengan data dan fakta bukan dengan opini. Saya siap berdialog,” ujar Totok (12/5). [Tim HL]
Baca juga :
