Dalam Surat edaran rektor nomor UN37/DT/2016 yang diterima oleh redaksi, pihak rektorat memutuskan bahwa tidak memberlakukan penerapan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)/Biaya Peningkatan Mutu dan Pretasi Kemahasiswaan (BPMPK) pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri tahun 2016.
Pembatalan
Penerapan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) resmi diputuskan pada audiensi
sore ini, Senin (30/5) di Gedung Rektorat lantai empat. Putusan dibacakan
secara langsung oleh Rektor Unnes di depan seluruh Lembaga Kemahasiswaan Unnes.
Dalam
Surat edaran rektor nomor UN37/DT/2016 yang
diterima oleh redaksi, pihak rektorat memutuskan bahwa tidak memberlakukan
penerapan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)/Biaya Peningkatan Mutu dan
Prestasi Kemahasiswaan (BPMPK) pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi
mandiri tahun 2016. Sebagai konsekuensi atas pertimbangan tersebut, Unnes
melakukan revisi anggaran bidang kemahasiswaan maupun bidang lainnya dan melakukan
penataan pembayaran dan mekanisme banding uang kuliah tunggal (UKT).
Pertimbangan
dari putusan rektor tersebut adalah adanya hasil pertemuan/dialog pimpinan Universitas
Negeri Semarang dengan Presiden Mahasiswa dan perwakilan Lembaga Kemahasiwaan
Unnes pada hari selasa 24 Mei 2016. Selain mempertimbangkan latar belakang
adanya surat edaran tersebut adalah aspirasi mahasiswa Unnes dan hasil rapat
pimpinan dan Senat universitas, Senin (30/5) terkait Sumbangan Pengembangan Institusi
(SPI).
Pembacaan
putusan juga bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara pihak LK
Unnes yang diwakili Presiden Mahasiswa dan pihak lembaga kemahasiswaan Unnes oleh
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unnes. Isi Nota Kesepakatan tersebut di antaranya:
1.
Presiden Mahasiswa Unnes untuk tidak lagi melakukan aksi demonstrasi di dalam
kampus Unnes.
2.
Aksi demonstrasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Presiden Mahasiswa.
3.
Apabila mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi presiden mahasiswa diberhentikan dari jabatannya dan selebihnya menjadi tanggungjawab pribadi yang
mengikat administrasi dan hukum.
4.
Melibatkan unsur mahasiswa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang
berkaitan kesejahteraan mahasiswa.
Adanya
pembatalan SPI, maka belum ada kepastian pemberian beasiswa PPA tahun ini. “Anggaran dana beasiswa PPA bersumber dari universitas. Akan tetapi, persolannya adalah tahun ini tidak ada anggaran dari pemerintah untuk universitas," ungkap Akhmad Fauzi, Presiden Mahasiswa Unnes.
Lebih
lanjut, Akhmad Fauzi mengatakan bahwa Unnes berusaha memberikan beasiswa melalui uang dari masyarakat lewat SPI. Masyarakat
ditarik 10 hingga 11 juta yang diperuntukkan salah satunya beasiswa untuk aktivis
seperti PPA. [Zur’atul, Yunita]
