Pers Mahasiswa Harus Beda

Suasana Diskusi di Kompas Gramedia Semarang (17/2) [Doc. BP2M] BP2M- Pada Era Soeharto, ruang bereskpresi bagi mahasiswa sangat dib...

Suasana Diskusi di Kompas Gramedia Semarang (17/2) [Doc. BP2M]

BP2M-Pada Era Soeharto, ruang bereskpresi bagi mahasiswa sangat dibatasi. Diskusi saja dilarang, bahkan mengancam keselamatan. Namun, di era modern saat ini, ada banyak ruang untuk mahasiswa berekspresi.

Diskusi dengan tema “Kebebasan Berekspresi di Perguruan Tinggi” diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Undip di Kantor Kompas Gramedia Semarang (17/02) bekerjasama dengan beberapa pihak.

“Kebebasan berekspresi bagi mahasiswa sudah bukan menjadi isu sensitif lagi. Bahkan kini untuk mahasiswa berekspresi cenderung bebas,” terang Musyafi’, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng (17/02).

Musyafi’ menambahkan, meski cenderung bebas, saat ini muncul bentuk lain dari pengekangan kebebasan ekspresi bagi mahasiswa yang dikemas tersirat. Tidak lain yakni kemunculan Undang-undang baru yang mengatur masa kuliah maksimal lima tahun. “Bagaimanapun itu menjadi pembatas mahasiswa berekspresi dalam bentuk apapun,” tuturnya.

Berbeda dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang Rofi Nuha. Menurutnya, saat ini masih banyak terjadi pengekangan yang terjadi di kampus. Rofi memberi contoh, masih ada Lembaga Pers Mahasiswa yang harus melalui pengecekan pihak birokrasi sebelum turun cetak. “Jika dianggap aman dan tak merugikan pihak birokrasi, baru boleh cetak. Jika tidak, akan ada larangan. Padahal sumber dana untuk mencetak juga dari uang mahasiswa.”

Rofi memandang, belum banyak mahasiswa yang berani menyajikan tulisan berisi kritik. Dirinya mempertanyakan, apakah perilaku tersebut lantaran dipengaruhi oleh lingkungan, atau karena sistem sehingga membuat para mahasiswa takut? Pada intinya Pers Mahasiswa harus memiliki ciri yang membedakan dengan media mainstream. Jika ingin eksis, Pers Mahasiswa bisa fokus mengkritik apa yang ada di lingkungan kampus. Tidak usah keluar, karena akan kalah saing dengan media mainstream. “Berani tidak mengusut kasus korupsi di lingkungan kampus?” lemparan pertanyaan dibarengi tawa renyah.

Ada beberapa syarat untuk mengembangkan kebebasan berekspresi, di antaranya aturan hukum; mengembangkan media yang bebas, independen, dan pluralistik; kebebasan informasi; serta masyarakat sipil yang aktif dan kuat. Namun bagi Musyafi’, kebebasan berekspresi tidak lagi diartikan cara untuk berteriak, mencaci, dan mengkritik. Tetapi sebagai ajang aktualisasi diri bagi mahasiswa dalam bidang kepenulisan. Kirana D. Prameswari

Editor : Ika Nur Amalia